Perlindungan Konsumen Properti Kini Jadi Aksi Nasional

Perlindungan konsumen properti kini jadi aksi nasional, maka pemerintah akan berkomitmen untuk terus meningkatkan perlindungan konsumen di bidang perumahan dengan melibatkan kepada seluruh pelaku usaha. Perlindungan konsumen perumahan juga harus bisa di tindak lanjuti dari awal dengan tindakan yang preventif seperti mediasi dan juga litigasi.

Baca Juga : Rekomendasi Menata Rumah Dengan Lemari Sudut Minimalis

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung dengan adanya strategi aksi nasional perlindungan konsumen di bidang perumahan yang ada di Indonesia. Hal seperti itu di laksanakan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman untuk masyarakat dalam menjalankan kegiatan di sektor properti khususnya perumahan.

Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, pihaknya sangat siap untuk mendukung strategi aksi nasional perlindungan konsumen di bidang perumahan dan hal ini memang sangat penting untuk di terapkan khususnya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Kami secara rutin secepatnya juga akan menyelenggarakan sosialisasi perlindungan konsumen di bidang perumahan ini khususnya untuk memberikan pemahaman yang sama kepada para pemangku kepentingan di bidang perumahan sehingga kita bisa bersama-sama berbagi pengalaman terkait dengan permasalahan perlindungan konsumen di bidang perumahan

Bukan hanya pemangku kepentingan terkait, yang akan di ajak lintas kementerian maupun instansi seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, perwakilan kepala daerah, perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan perdagangan, hingga perangkat daerah tingkat provinsi dan kabupaten yang membidangi perumahan dan juga kawasan permukiman.

Strategi aksi nasional perlindungan konsumen di bidang perumahan yang ini merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden sangat menekankan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat serta pemangku kepentingan yang mengenai hak dan kewajiban di bidang perumahan. Hal ini nantinya akan memberikan dampak yang sangat positif pada perkembangan investasi di sektor properti di setiap wilayah Indonesia.

Konsumen perumahan yang masuk ke dalam kategori demand atau transaksi jual-beli dalam rangkaian rantai pasok penyediaan perumahan. Kegiatan pemasaran dan di jual-beli rumah tapak maupun rumah susun juga telah di atur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perumahan dan juga kawasan permukiman yang merupakan amanat dari UU Cipta Kerja.

Baca Juga : Jangan Diabaikan, Self Care Berpengaruh Pada Tingkat Stress

Perlindungan konsumen di sektor perumahan ini memang sangat penting karena sektor perumahan merupakan salah satu penyumbang kontribusi positif terhadap perekonomian negara. Maka dari itu upaya untuk penyelesaian permasalahan di bidang perumahan ini harus di tindaklanjuti dan bisa di selesaikan dengan baik di lapangan.

Data Ditjen Perumahan Kementerian PUPR 20200-2022 menyebutkan, bahwa ada 230 pengaduan dari masyarakat di sektor perumahan yang masuk. Mayoritasnya yaitu pengaduan terkait dengan permasalahan yang di hadapi Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) dan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB).

Pengaduan yang terbanyak berasal dari 15 kabupaten dan kota yaitu Kota Medan, Kota Palembang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kota Makassar, dan Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sidoarjo.

Perlindungan penanganan pengaduan masyarakat bidang perumahan juga semestinya bisa di lakukan melalui tindakan yang preventif, mediasi dan litigasi. Tindakan preventif di lakukan melalui pemberian sosialisasi, edukasi program, kebijakan, serta hak dan kewajiban yang harus di laksanakan. Mediasi yang di lakukan melalui  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPKS), Lembaga Penyelesaian Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), dan mediator.

Sedangkan pengaduan masyarakat baik ke Badan perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) maupun BPSK yang paling banyak berasal dari sektor perumahan. Adapun juga permasalahan yang terkait rumah susun atau apartemen yang paling banyak di temukan adalah terkait dengan pertelaan yang belum keluar karena rekomendasi teknik (Rekomtek).

Ke depannya juga di perlukan adanya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah baik dari segi penguatan regulasi serta pembagian kewenangan yang sangat jelas dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan penyelenggaraan perumahan yang terjadi.

Baca Juga : Tanaman Philodendron dan Cara Merawatnya

×

Halo! Ada yang bisa kami bantu?

× Konsultasi GRATIS!